SURABAYA || SINGHASARI-POST
– Meningkatkan kualitas analisis kebijakan publik menjadi salah satu fokus UPN “Veteran” Jawa Timur melalui penyelenggaraan Workshop Policy Brief, Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi persoalan publik, mengolah data, hingga merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pengambil keputusan.
Workshop tersebut menghadirkan Dr. Endik Hidayat, S.E., M.I.P., peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sebagai narasumber. Peserta berasal dari kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik yang memiliki ketertarikan terhadap kajian dan praktik kebijakan publik.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada konsep policy brief, tetapi juga diajak memahami tahapan penyusunannya agar hasil analisis dapat memberikan solusi yang relevan terhadap berbagai persoalan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Endik Hidayat menjelaskan bahwa policy brief merupakan dokumen analisis kebijakan yang disusun secara ringkas, terarah, dan berbasis bukti. Dokumen tersebut berfungsi menyampaikan persoalan penting sekaligus menawarkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan.
Penyajiannya yang singkat dan fokus memungkinkan pengambil keputusan memahami inti permasalahan, hasil analisis, serta alternatif solusi tanpa harus membaca laporan penelitian yang panjang.
Karena itu, penyusunan policy brief tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menulis. Proses tersebut membutuhkan ketepatan dalam menentukan masalah, kekuatan data pendukung, pemahaman terhadap pemangku kepentingan, serta kemampuan merumuskan rekomendasi yang realistis.
Mahasiswa juga mendapatkan materi mengenai konsep dasar, identifikasi masalah publik, sistematika penulisan, hingga pembahasan contoh dokumen policy brief yang berkaitan dengan persoalan aktual.
Salah satu materi utama dalam workshop adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis persoalan publik sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan.
Mahasiswa diperkenalkan pada asesmen diagnostik untuk memahami kondisi yang dihadapi, menemukan isu strategis, menelusuri faktor penyebab, serta menentukan pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.
Penyusunan rencana aksi juga dibahas menggunakan kerangka kerja logis yang mencakup outcome, output, activity, dan input. Kerangka ini membantu menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai, kegiatan yang diperlukan, serta sumber daya pendukungnya.
Selain itu, peserta diajak memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari sasaran pembaca policy brief, pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder, program prioritas pemerintah, hingga validitas data yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi.
Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa menghasilkan analisis yang tidak hanya kuat secara akademis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan.
Untuk memperjelas penerapan materi, workshop dilengkapi pembahasan sejumlah contoh kasus kebijakan. Di antaranya, posisi dan strategi Indonesia di tengah konflik Timur Tengah serta persoalan ketahanan pangan di Kabupaten Natuna.
Melalui contoh tersebut, mahasiswa mempelajari bagaimana hasil penelitian dapat digunakan untuk menguraikan persoalan, menilai dampaknya, dan menyusun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.
Dalam kajian ketahanan pangan Natuna, sejumlah persoalan yang diidentifikasi meliputi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, keterbatasan infrastruktur digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta belum optimalnya partisipasi publik.
Permasalahan lain yang turut dibahas adalah fragmentasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan ancaman illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), yakni praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
Berbagai persoalan tersebut kemudian dihubungkan dengan sejumlah alternatif kebijakan, seperti penyediaan cadangan pangan atau buffer stock, penguatan produksi lokal, pengembangan sistem digital yang sesuai dengan kondisi wilayah, pembentukan forum pangan berbasis komunitas, serta penyediaan dasbor ketahanan pangan yang terintegrasi.
Contoh itu memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan perlu disusun berdasarkan karakteristik wilayah, kondisi lapangan, dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menawarkan solusi yang bersifat umum.
Workshop juga memberikan ruang diskusi bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap berbagai persoalan kebijakan di lingkungan sekitar.
Sejumlah isu yang menjadi bahan pembahasan antara lain tata kota Surabaya serta disinformasi dan hoaks di kalangan Generasi Z yang berkaitan dengan KPU Surabaya.
Melalui diskusi tersebut, mahasiswa diarahkan untuk melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, menentukan pihak-pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan data yang diperlukan sebelum menyusun rekomendasi.
Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam pembelajaran administrasi publik karena mahasiswa perlu memahami bahwa kebijakan yang baik harus didukung analisis yang sistematis, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan solusi yang memungkinkan untuk diterapkan.
Penyelenggaraan Workshop Policy Brief menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam menghubungkan teori akademis dengan praktik penyusunan kebijakan.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan dokumen analisis yang tidak hanya ringkas dan mudah dipahami, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan antara persoalan publik, bukti pendukung, aktor kebijakan, serta rekomendasi yang ditawarkan.
Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa Administrasi Publik dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Dengan penguatan kompetensi analisis kebijakan berbasis bukti, UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan dapat terus mendorong lahirnya kajian akademis yang aplikatif dan memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan kebijakan publik.
(Hariyono)