JAKARTA | SINGHASARI-POST
Senin (19/10/2026)– Pemerintah memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Memasuki penghujung 2026, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendorong investasi dan ekspor untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran tim ekonomi pemerintah, termasuk Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengevaluasi perkembangan ekonomi makro, kondisi sektor keuangan, realisasi investasi, hingga langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi pada sisa tahun ini.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional dan aktivitas transaksi masyarakat masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global. Meski demikian, tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi di Amerika Serikat serta Eropa tetap perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Pemerintah akan terus menelaah pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun guna memastikan penggunaan dana negara berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Efisiensi tersebut, menurut penjelasan Menteri Keuangan dalam konferensi pers, bukan berarti menghentikan program pemerintah atau memangkas seluruh anggaran. Fokus utamanya adalah memastikan setiap pengeluaran menghasilkan manfaat dan keluaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Pada kuartal IV 2026, belanja APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun 2025, yang disebut berada di kisaran Rp1.200 triliun.
Belanja pemerintah diharapkan tetap menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi, baik melalui layanan publik, program prioritas, maupun perlindungan sosial bagi masyarakat.
Bantuan pangan yang mulai disalurkan pada kuartal IV juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.
Pemerintah turut mencontohkan pembenahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran tanpa mengabaikan sasaran program.
Selain menjaga efektivitas belanja, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di sekitar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan proyeksi yang sebelumnya disampaikan kepada Badan Anggaran.
Di sisi moneter, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi di tengah tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.
Dalam pemaparan tersebut, inflasi inti pada September 2026 disebut berada di level 2,8 persen. Sementara itu, inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5 persen sehingga menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengendalikan harga pangan agar inflasi tetap berada dalam sasaran yang ditetapkan.
Menghadapi tekanan terhadap rupiah, BI juga menyatakan akan terus memantau pasar dan mengoptimalkan instrumen stabilisasi, termasuk intervensi di pasar valuta asing serta kebijakan lindung nilai atau hedging.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan komitmen melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan transparansi, likuiditas, serta penegakan aturan terhadap pelanggaran.
Pengawasan terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang melanggar ketentuan juga menjadi perhatian. Langkah penegakan hukum diharapkan memperkuat integritas pasar modal dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.
OJK juga menyoroti besarnya potensi investor domestik ritel. Dalam pemaparan tersebut, jumlah investor disebut telah mencapai sekitar 32,7 juta berdasarkan satuan Single Investor Identification (SID).
Peningkatan kualitas pengawasan dan keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus menjadikan pasar modal sebagai sarana investasi jangka panjang yang lebih kredibel.
Investasi Tembus Rp3.923 Triliun dalam Periode Dua Tahun
Selain stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, pemerintah turut memaparkan perkembangan realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo.
Berdasarkan paparan Kementerian Investasi, total realisasi investasi yang dihitung sejak kuartal IV 2024 hingga kuartal III 2026 mencapai sekitar Rp3.923,2 triliun.
Investasi tersebut dilaporkan menyerap sekitar 4,85 juta tenaga kerja. Kontribusi investasi di luar Jawa mencapai 51,8 persen atau sekitar Rp2.031 triliun, sedangkan wilayah Jawa menyumbang 48,2 persen atau sekitar Rp1.892,2 triliun.
Komposisi ini menunjukkan bahwa investasi di luar Jawa memiliki peran besar dalam aktivitas ekonomi nasional, sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pemerataan pembangunan dan pengembangan industri di berbagai daerah.
Dari sisi sumber modal, investasi dalam negeri atau PMDN tercatat sekitar Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing atau PMA mencapai sekitar Rp1.924,5 triliun.
Pemerintah juga menyoroti peran hilirisasi dalam mendorong investasi, terutama pada sektor mineral dan industri pengolahan. Investasi hilirisasi sepanjang Januari hingga September 2026 disebut mencapai sekitar Rp480 triliun, atau 31,2 persen dari total investasi pada periode tersebut.
Industri logam dasar menjadi salah satu sektor utama dalam investasi asing, sedangkan sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menonjol dalam penanaman modal dalam negeri.
Pemerintah berharap investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, memperkuat rantai pasok industri, serta mendorong transfer teknologi.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas langkah mempercepat pertumbuhan ekspor dari berbagai sektor, termasuk manufaktur. Hambatan yang mengganggu kegiatan ekspor akan ditangani melalui koordinasi lintas sektor dan satuan tugas yang telah dibentuk pemerintah.
Di bidang investasi, penyederhanaan perizinan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepastian berusaha. Kementerian Investasi menyebut integrasi sistem perizinan telah melibatkan 28 kementerian dan lembaga.
Pemerintah juga menerapkan mekanisme fiktif positif sesuai ketentuan yang berlaku, yakni mekanisme penerbitan keputusan perizinan ketika instansi terkait tidak memberikan keputusan dalam batas waktu yang ditentukan, sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.
Langkah tersebut diharapkan mengurangi ketidakpastian waktu pengurusan izin dan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor domestik maupun asing.
Pemerintah menegaskan bahwa strategi ekonomi hingga akhir 2026 akan bertumpu pada keseimbangan antara stabilitas makroekonomi, belanja negara yang efisien, penguatan investasi, dan peningkatan ekspor.
Dengan menjaga keseimbangan tersebut, APBN diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
(Red)