JAKARTA || SINGHASARI-POST
– Selasa (3/11/2026) Gelombang mutasi dan rotasi jabatan kembali bergulir di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebanyak 264 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) mengalami pergeseran jabatan, mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri hingga sejumlah kepolisian daerah.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembinaan karier personel sekaligus penyegaran organisasi untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Dari total 264 personel yang masuk dalam daftar mutasi, sebanyak 224 personel berada dalam kategori promosi dan flat atau pergeseran jabatan setingkat. Perubahan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, termasuk pergantian pejabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) di enam wilayah.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, enam jabatan Wakapolda yang mengalami pergantian meliputi Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, dan Gorontalo.
Di Sumatera Barat, Kombes Pol. Dhani Kristianto ditunjuk sebagai Wakapolda menggantikan Brigjen Pol. Solihin. Sementara itu, posisi Wakapolda Sulawesi Barat dipercayakan kepada Brigjen Pol. Eko Suprihanto, menggantikan Brigjen Pol. Hari Santoso.
Pergantian juga terjadi di Papua Barat. Brigjen Pol. Yohanes Agus Rijanto ditunjuk untuk mengisi jabatan Wakapolda menggantikan Brigjen Pol. Sulastiana.
Selanjutnya, Brigjen Pol. Harry Kurniawan dipercaya menduduki posisi Wakapolda NTB menggantikan Brigjen Pol. Hari Nugroho. Untuk wilayah Lampung, jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Singgamata, menggantikan Brigjen Pol. Sumarto.
Adapun jabatan Wakapolda Gorontalo diemban Brigjen Pol. Laode Aries El Fathar, menggantikan Brigjen Pol. Dedy Suhartono.
Perombakan tidak hanya menyentuh jajaran kepolisian daerah. Sejumlah jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri juga mengalami perubahan.
Kombes Pol. Gatot Sujono dipercaya menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah (Kapusjarah) Polri. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Sementara itu, jabatan Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Teguh Wibowo.
Mutasi tersebut juga mencakup penyesuaian jabatan pada berbagai jenjang kepangkatan, mulai dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.), hingga Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.).
Selain itu, Polri memberikan promosi jabatan kepada dua personel polisi wanita (Polwan), masing-masing pada jenjang Brigjen Pol. dan Kombes Pol. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari pengembangan kapasitas serta pembinaan karier personel.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam dinamika organisasi kepolisian.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di tengah tantangan kepolisian yang terus berkembang.
“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia berharap para pejabat yang memperoleh amanah baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas masing-masing, memahami karakteristik wilayah, serta melanjutkan program dan kebijakan yang telah berjalan dengan baik.
Isir juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan tugas pada jabatan sebelumnya atas dedikasi dan kontribusi mereka selama bertugas.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, dan orientasi pada pelayanan masyarakat.
Para pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, serta solutif dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian.
Dengan perubahan di sejumlah posisi strategis tersebut, masyarakat kini menantikan bagaimana para pejabat baru menjalankan tanggung jawabnya, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan pelayanan dan penegakan hukum berlangsung secara profesional, humanis, dan berkeadilan.
SINGHASARI-POST