JAKARTA || SINGHASARI-POST
— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026). Pemerintah membawa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sekaligus menekankan pentingnya disiplin dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran negara.
Dalam penyampaiannya, Prabowo menegaskan bahwa capaian ekonomi pada semester pertama 2026 akan menjadi pijakan dalam menyusun RAPBN 2027. Menurutnya, desain anggaran tahun depan harus tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara terarah, terukur dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pemerintah menempatkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas. Delapan program utama yang menjadi fokus RAPBN 2027 meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut akan diperkuat dengan pembangunan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, perbaikan tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Dari sisi postur anggaran, belanja negara 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp4.009,7 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.
Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sekitar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Prabowo menegaskan pemerintah tetap berupaya menekan defisit agar semakin kecil, dengan cita-cita jangka panjang menuju anggaran yang lebih berimbang.
Target pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok sebesar 6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Inflasi juga ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 2,5 persen.
Pemerintah turut menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,30 hingga 4,87 persen pada 2027.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Ia menilai negara masih memiliki ruang penghematan yang sangat besar, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menurut Prabowo, selama ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masih kerap membeli barang yang sama secara sendiri-sendiri. Akibatnya, barang dengan spesifikasi serupa bisa dibeli dengan harga berbeda karena daya tawar pemerintah menjadi terpecah.
Pemerintah kini mendorong konsolidasi pengadaan agar pembelian dilakukan secara lebih terkoordinasi. Dengan konsolidasi, katalog elektronik, perencanaan berbasis data dan penerapan praktik pengadaan terbaik, pemerintah memperkirakan efisiensi dapat mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan sekitar Rp1.200 triliun.
Jika target tersebut tercapai, potensi penghematan anggaran bisa mencapai sekitar Rp360 triliun dalam satu tahun.
Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Barang yang sebelumnya dibeli pemerintah daerah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta setelah pembeliannya dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Harga tersebut, kata Prabowo, sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke daerah terpencil, terluar dan tertinggal.
“Ini penghematan hampir enam kali,” kata Prabowo.
Untuk memperbesar efisiensi tersebut, pemerintah berencana mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki jenis atau spesifikasi serupa di berbagai instansi pemerintahan.
Prabowo juga menyampaikan rencana peningkatan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Rencana tersebut membutuhkan dukungan DPR RI.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan disiplin fiskal tidak hanya berhenti pada saat anggaran disahkan, tetapi juga diterapkan hingga tahap pelaksanaan setiap rupiah belanja negara.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kualitas data ekonomi sangat menentukan ketepatan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan anggaran.
Sekitar 251 ribu petugas sensus dikerahkan untuk mengumpulkan data ekonomi hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta memberikan informasi dengan jujur karena data tersebut akan digunakan untuk memperbarui gambaran aktivitas ekonomi nasional dan memperkuat basis data sosial ekonomi.
Prabowo menegaskan data sensus bukan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi masyarakat, melainkan menjadi dasar agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
Melalui RAPBN 2027, pemerintah ingin menggabungkan dua agenda besar sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperketat efisiensi belanja. Bagi Prabowo, anggaran negara harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Arah tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa peningkatan belanja negara tidak boleh berjalan tanpa kendali. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah dituntut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
(Red)